terbit di bertuahvoice.com 9 Februari 2012 pukul 10:30 Kebijakan biasanya sangat dibutuhkan dalam menyikapi suatu isu dan permasalahan yang terjadi di lingkungan publik. Namun demikian kebijakan bisa juga dikeluarkan untuk memancing atau mensosialisasikan sebuah program yang akan diberlakukan di muka public. Sehinga ia dapat berupa usaha untuk merobah atau menetapkan suatu aturan pelaksanaan atau pencegahan agar tidak terjadinya pelanggaran atau penyimpangan atas pekerjaan dan program kegiatan. Biasanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah policy consists of political decision for implementing program to achieve social goal (kebijakan terdiri dari keputusan politis untuk mengimplementasi program dalam meraih tujuan demi kepentingan masyarakat), sehingga setiap kebijaksanaan merupakan suatu pedoman yang menyeluruh guna mencegah terjadinya kesalahan dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan. Memang sebuah kebijakan sering kali menjadi sebuah solusi ataupun jalan keluar dari masalah yang terjadi dalam suatu lingkup lembaga atau institusi yang telah diatur oleh aturan maupun sistem sebelumnya, apakah akan berdampak baik dan buruk, merugikan maupun menguntungkan salah satu pihak. disadari atau tidak, bahw kebijakan telah merusak sistem yang ada, namun tanpa adanya sebuah kebijakan, solusi atau jalan keluar yang diharapkan dari permasalahan yang terjadi mungkin tak akan kunjung tiba. Betapa mahalnya nilai sebuah kebijakan, sehingga memang benar bahwa, setiap kebijakan hanya dapat diputuskan oleh personil yang dinilai "bijak" atau dianggap pantas (pejabat berwenang) mengeluarkan sebuah kebijakan, sehingga ia menjadi sebuah pedoman dalam setiap tindakan bagi pelaksana kebijakan dan bahkan masyarakat yang terimbas kebijakan tersebut. Bijak atau tidaknya sebuah kebijakan tergantung kepada niat awal dari perancang atau sekelompok yang mengusulkan dikeluarkannya kebijakan, karena ia akan dapat bernilai ekonomis bagi pengambil kebijakan dan kelompoknya, yang dibungkus dalam sebuah ketentuan dan aturan yang mengikat sehingga legalitas pelaksanaannya jelas dan sesuai dengan aturan yang ada, kalau perlu dasar pemikirannya didukung oleh undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan daerah. Banyak kebijakan yang akhirnya membawa kesengsaraan, apakah itu bagi public, bagi pelaksana kebijakan atau bagi pembuat kebijakan itu sendiri, walaupun itu merupakan implementasi dari pelaksanaan undang-undang atau peraturan karena ia menyelipkan sebuah kepentingan atau terkandung didalamnya iktikad tidak baik yang dapat menguntungkan diri sendiri atau sekelompok orang. Apalagi di era otonomi daerah, dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan penuh untuk mengatur dan mengolala semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan yang dipegang oleh pusat seperti bidang politik, pertahanan keamanan, peradilan, moner dan fiscal serta keagamaan. Sehingga banyak peluang untuk berbuat bagi pemerintah daerah dan kepala-kepala dinas untuk menetapkan sebuah kebijakan dibidangnya. Bila dalam kebijakan terselip sebuah kepentingan pribadi dan kelompok, maka bersiap-siaplah untuk mempertanggungjawabkannya, karena kepentingan akan tetap berbicara, karena kepentingan akan jelas mengambang walau disimpan dengan serapi-rapinya, sebab semua mata akan memandang kearah sana, semua telinga akan mendengar dan semua pikiran akan terfokus memikirkannya, kenapa, mengapa dan ada apa,, bukankah kebijakan bukan kepentingan? Bukankah kepentingan bukan sebuah kebijakan? Ini hanya sebuah inspirasi umum, yang anda sendiri mengerti mengapa ini tertulis dan mengapa ini menjadi topic dalam sebuah cerita yang sebenarnya sudah sangat lama berlangsung untuk sebuah kepentingan belaka.
0 comments:
Post a Comment