Kehadiran beberapa caleg dari berbagai elemen masyarakat akhir-akhir ini lepas dari kontrol KPU dan Panwaslu,, karena ternyata sampai hari ini masih ada caleg yang menjabat sebagai pejabatat desa/kelurahan seperti pejabat RT dan RW. Pejabat tersebut sampai hari ini masih tetap saja menjadi pengayom dan penyuara masyarakat, padahal kenyataan itu ternyata telah berubah menjadi sebuah kepentingan politik atau kepentingan pribadi sang pejabat. Kenyataan ini jelas-jelas telah melanggar UU No 10 Tahun 2008 tentang larangan aparat pemerintahan melakukan kampanye, apalagi mencalonkan diri sebagai Caleg.
Dengan kondisi demikian,, untuk menghilangkan ketimpangan dalam masyarakat maka diminta kepada pihak berwenang : Panwaslu atau KPUD untuk menidak calon yang sampai hari ini belum mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pejabat desa/kelurahan tersebut agar demokratisasi itu benar-benar berjalan dengan baik dan murni.
Dengan kondisi demikian,, untuk menghilangkan ketimpangan dalam masyarakat maka diminta kepada pihak berwenang : Panwaslu atau KPUD untuk menidak calon yang sampai hari ini belum mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pejabat desa/kelurahan tersebut agar demokratisasi itu benar-benar berjalan dengan baik dan murni.
